Banyuwangi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi menyoroti sejumlah aset milik pemerintah daerah yang hingga kini belum difungsikan secara maksimal. 

Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Siti Mafrochatin Ni’mah, mengungkapkan beberapa aset strategis, seperti Pasar Pariwisata Terpadu di Kelurahan Sobo, Terminal Wiraguna di Kecamatan Genteng, Resi Gudang, hingga eks Hotel Sahid di Kecamatan Glagah, hingga kini masih terbengkalai.

Baca Juga : DPRD Banyuwangi Kaji Revisi Perda PDRD Targetkan PAD Lebih Optimal

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akrab disapa Hj. Ni’mah itu menegaskan, proyek-proyek tersebut dibangun dengan dana yang tidak sedikit. Sayangnya, hingga rampung pembangunannya, banyak yang justru tidak dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya. Bahkan, beberapa bangunan kini mengalami kerusakan fisik.

“Pasar Pariwisata Terpadu dan Terminal Wiraguna Genteng dibangun dengan anggaran besar, tapi sampai sekarang belum difungsikan optimal. Dinding bangunan pun sudah ada yang retak. Saya mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis dan konkrit agar aset-aset ini bisa memberi pemasukan untuk daerah,” katanya.

Terminal Wiraguna sendiri, lanjut Ni’mah, dibangun sejak 2004 melalui skema tukar guling. Namun hingga dua dekade berlalu, terminal ini belum berfungsi maksimal sebagai simpul transportasi publik. Warga pun mulai menyuarakan agar terminal ini bisa diubah fungsinya menjadi pasar sayur dan buah, terutama untuk mengurangi kepadatan Pasar Genteng I yang kerap menimbulkan kemacetan.

“Ada aspirasi warga agar Terminal Wiraguna dijadikan penampung pedagang sayur dan buah. Ini bisa mengurai kemacetan di Genteng I sekaligus membuka sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru,” jelasnya.

Ni’mah juga menyoroti nasib eks Hotel Sahid di Glagah. Di tengah tingginya permintaan kamar hotel di Banyuwangi, terutama saat akhir pekan panjang, ironisnya aset penginapan milik pemerintah justru terbengkalai.

“Sering kita baca berita soal okupansi hotel di Banyuwangi yang tinggi saat long weekend, tapi anehnya hotel milik pemerintah malah tutup dan sepi. Bagaimana sebenarnya keseriusan Pemkab mengelola sektor hospitality?” tambahnya. 

Menurut Ni’mah, jika aset-aset tersebut dikelola secara optimal, maka dapat menjadi sumber pendapatan baru yang signifikan. Tidak hanya mengurangi ketergantungan pada pendapatan lain, tetapi juga mendukung pembiayaan pembangunan di sektor prioritas seperti infrastruktur, pelayanan publik, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pemanfaatan aset daerah secara optimal juga dapat menekan biaya pemeliharaan karena bisa dialihkan ke pihak ketiga, sehingga APBD tidak terbebani. Selain itu, bisa memacu pertumbuhan ekonomi, membuka investasi, dan menciptakan lapangan kerja,” pungkasnya. (*)